• Jalan Palapa 2 No. 4, Pasar Minggu, Jakarta
  • (+62) 21 22783128

Detail


Perencanaan Desa Partisipatif Berbasis Gender dan Inklusi Sosial

Training Descriptions

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenal dua asas yang menjadikan desa menjadi entitas yang punya kewenangan penuh atas dirinya. Asas tersebut adalah asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal desa). Desa punya kewenangan penuh mengatur dirinya, maka membangun kemandirian desa dalam kerangka “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola yang baik pula.

Dalam konteks “Desa Membangun”, kewenangan lokal berskala desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi: a) kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b) kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa; c) kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa; d) kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara mandiri merupakan kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Saat ini hampir semua desa telah melakukan proses perencanaan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan melalui mekanisme partisipatif. Namun,  partisipasi dan keterwakilan warga khususnya mereka yang selama ini dianggap warga masyarakat nomor dua yakni perempuan, anak-anak, dan kelompok penyandang disabilitas yang ada di desa masih belum terpenuhi. Untuk mewujudkan inklusi sosial pada pembangunan desa, perlu mempertimbangkan sektor, aktor, dan faktor yang perlu diperhatikan agar desa-desa di Indonesia pada akhirnya menjadi desa yang berpihak pada inklusi sosial.

Inklusi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam kehidupan sosial mereka (Simarmata dan Zakaria, 2015 - Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014: Kebijakan dan Tantangan Implementasi). Inklusi sosial dalam UU Desa berupa pemberian kesempatan kepada kelompok miskin dan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pembangunan desa.

Dana Desa pada tahun 2019 akan naik sebesar Rp. 25 Trilyun dibandingkan tahun anggaran 2018 yang sebesar 60 Trilyun. Semakin besar anggaran per desa, maka desa akan menjadi maju dan mandiri. Kemandirian dan kemajuan inilah yang perlu diperjuangkan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang selama ini sering terpinggirkan.

 

Tujuan Pelatihan

Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu:

  1. Memahami proses dan strategi pelibatan kelompok perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pembangunan desa
  2. Memahami prinsip, peraturan dan tahapan menuju desa yang berkeadilan gender dan inklusi
  3. Terampil melakukan memetakan, dan menyusun perencanaan pembangunan desa yang berkeadilan gender dan inklusi.

 

Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah perangkat desa, LSM yang bergerak di isu desa, pemerhati masalah desa, dan pendamping desa dengan jumlah peserta 5 - 15 orang per pelatihan.

 

Hasil yang Diharapkan

Dari pelatihan ini diharapkan peserta dapat menemukan prinsip-prinsip dasar perencanaan desa secara partisipatif dengan prioritas pelibatan dari berbagai unsur gender yang inklusif.

 

Metode Pelatihan

Pelatihan akan diselenggarakan selama 3 hari. Metodologi yang digunakan dalam menghantarkan materi pelatihan adalah paduan dari model paparan, diskusi kelompok/pleno, studi kasus tematik dan praktek penyusunan perencanaan inklusi, dengan metode prinsip belajar orang dewasa sehingga seluruh peserta adalah narasumber bagi peserta lainnya.

Training Fee

Rp. 3.500.000
  • TypePelatihan Publik
  • StatusOpen
  • Registration Duedate18 June 2019
  • Payment Duedate18 June 2019
  • Min Quota7
  • Max Quota20

When

  • Date: 25 – 27 June 2019
  • Time: 09.00 - 17.00 WIB

Where

  • Location: DI Yogyakarta
  • Venue: Tba
  • Map:

Organizer

Trainer

  • To be affirmative

Contact Person


SIGN IN

Forgot Password