• Jalan Palapa 2 No. 4, Pasar Minggu, Jakarta
  • (+62) 21 22783128

Detail


Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa: Optimalisasi Aset dan Potensi Desa untuk Penguatan Ekonomi Desa yang Lestari

Training Descriptions

Latar Belakang:

Dewasa ini, kegiatan pembangunan dan pengembangan desa merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah maupun swasta, berlandaskan padaUU 6/2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dikarenakan desa mempunyai segudang potensi baik SDA maupun SDM sebagai penguatan perekonomian desa dan masyarakat itu sendiri, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan, untuk dijadikan lokomotif penggerak agar ekonomi desa dapat berkembang serta mampu untuk mensejahterakan masyarakat desa.

BUMDesa merupakan usaha yang dibentuk sebagai perwujudan kehadiran Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Kehadirannya dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.Pendirian BUMDesa juga didasari denganPeraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal. Disamping itu, kehadiran BUMDesa bertujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.Implementasi Permendesa No 19 Tahun 2017 semakin menegaskan bahwa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ditujukan untuk kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan peluang sekaligus tantangan, peluang karena BUMDesa akan mengelola usaha strategis desa seperti pengelolaan sumberdaya alam dan pelayanan umum. Namun sekaligus menjadi tantangan karena dalam usaha berlaku kaidah lembaga yang lebih efisen yang akan mampu bertahan dan memenangkan kompetisi untuk bisa bertahan dalam jangka panjang.

BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Sampai Juni 2016, verifikasi lapangan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa - Kemendesa PDT-T menyatakan telah terbentuk 12.292 BUMDesa. Dari jumlah tersebut sekitar 2.000 atau 16% yang berstatus baik (Sanjoyo, 2016). Ini menunjukkan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDesa tidaklah mudah, namun jika dilakukan secara serius dan profesional akan dapat menghasilkan benefit sekaligus profit.Sebaliknya ketidakmampuan mengelola akan berdampak pada kerugian atau bahkan kepailitan yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BUMDesa.

Setidaknya terdapat empat tantangan yang sering dihadapi BUMDesa, diantaranya:

Pertama,lemahnya tata kelola internal; BUMDesa yang sudah lama terbentuk bahkan sebelum lahirnya UU Desa sekalipun, banyak yang tidak mampu menunjukkan performa yang cukup baik. Salah satunya karena tidak memiliki manajemen dan aturan/tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan standar untuk disepakati dan dilaksanakan; misalnya dalam bentuk Standar Operationg Prosedure (SOP) Pengelolaan Keuangan.

Kedua, Belum optimalnya kapasitas pengelola BUMDesa. Pengelolaan BUMDesa tidak bisa lagi dilaksanakan dengan proses bisnis lembaga pelayanan murni. BUMDesa membutuhkan persyaratan pengelolaan yang didukung sejumlah kemampuan tertentu, misalnya: kemampuan untuk memetakan kondisi dan peluang berbasis rantai nilai dan rantai pasok ekonomi lokal, pengelolaan usaha termasuk meminimkan resiko, pengembangan jaringan bisnis, dan negosiasi/pemasaran. Yang tak kalah penting adalah syarat kejujuran (akuntabilitas dan transparansi) dalam mengelola keuangan dan usaha. 

Ketiga, belum optimalnya kemampuan asistensi oleh supra-Desa.  Ditengah maraknya percepatan pembentukan BUMDesa secara masif di kabupaten/kota, desa juga membutuhkan pendampingan penata kelolaan kelembagaan dan operasionalisasi usaha.  Sayangnya hanya sedikit kabupaten/pendamping yang mumpuni dalam pendampingan BUMDesa. 

Keempat, kebutuhan pengakuan, dukungan dan perlindungan usaha dari supra-Desa. Kehadiran BUMDesa yang sudah produktif menghasilkan profit, terutama yang berbasiskan wisata selalu mengundang keinginan pemerintah daerah untuk mengenakan retribusi. Pengunjung harus membayar retribusi kepada pemda sekaligus membayar tiket masuk kepada desa.  Hal serupa juga terjadi pada desa wisata yang sebagaian lokasinya berada dalam lingkup hutan negara (misalnya sumber mata airnya berada di lokasi hutan). Pada masa-masa awal, retribusi ini malah memberatkan bagi perkembangan usaha BUMDesa.

Realitas tersebut menggugah banyak pihak untuk menyelenggarakan pelatihan bagi BUMDesa, namun tidak jarang tindak lanjutnya berhenti pada tahap pembentukan/pendirian BUMDesa; tidak berlanjut pada pengembangan usaha. Peserta yang dilatih belum sampai mendapatkan keterampilan dalam menciptakan unit usaha dan menjalankannya. Demikian pula BUMDesa yang sudah memiliki unit usaha pun, cenderung merugi akibat penyusunan kelayakan usaha yang tidak tepat, atau pengelolaan manajemen dan keuangan yang tidak akuntabel; sehingga informasi manajemen dan informasi keuangan tidak mampu dijadikan dasar bagi proses-proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha.

Pelatihan Pengeloaan keuangan BUMDesa ini dirancang untuk memberikan bekal yang lengkap kepada calon dan pengelola BUMDesa dari aspek pemahaman regulasi, keterampilan menciptakan gagasan usaha, penyusunan studi kelayakan usaha, sampai pengelolaan usaha dan keterampilan pembukuan/keuangan BUMDesa secara sederhana, termasuk memberikan kemampuan untuk membaca dan menganalisis Laporan Keuangan BUMDesa untuk memperbaiki kinerja usaha.

 

Tujuan Pelatihan:

  1. Memahami BUMDesa sebagai Pendorong dan Penguat Ekonomi Masyarakat Desa
  2. Pengelola BUMDesa mampu memetakan kondisi dan peluang berbasis rantai nilai dan rantai pasok ekonomi lokal, pengelolaan usaha termasuk meminimkan resiko, pengembangan jaringan bisnis, dan jaringan pemasaran.
  3. Terampil dan memahami langkah-langkah menyusun rencana usaha (business plan) serta analisis kelayakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam lokal berbasis masyarakat;
  4. Memahami SOP Keuangan dalam pengelolaan BUMDesa.
  5. Terampil menyusun dan membaca cepat Laporan Keuangan Rugi Laba BUMDesa

 

Hasil yang diharapkan:

Dengan diadakannya pelatihan pengelolaan BUMDesa, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman bahwa pentingnya membangun sistem pengelolaan usaha BUMDesa yang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola unit usaha yang lebih professional. Selain itu pada akhir pelatihan peserta dapat menghasilkan gambaran sebuah  rencana usaha (business plan) dan manajemen keuangan BUMDesa yang komprehensif dengan memasukan elemen-elemen inovasi, identifikasi resiko, mitigasi resiko, serta rencana keberlanjutan dari usaha tersebut yang didasarkan pada potensi sumberdaya lokal.

 

Metode Pelatihan:

Pelatihan akan diselenggarakan selama 4 hari; 3 hari penyampaian teori dan praktek, 1 hari kunjungan lapangan. Metodologi yang digunakan dalam menghantarkan tahapan tersebut adalah paduan dari model paparan, diskusi kelompok/pleno, studi kasus tematik, presentasi-klarifikasi-konklusi, dan simulasi (simulasi peran/situasi khusus dan simulasi analisis). Pelatihan akan dipandu oleh Fasilitator yang dalam menjalankan fungsinya akan memaksimalkan prinsip belajar orang dewasa, di mana semua orang dan pihak yang terlibat adalah teman belajar yang efektif bagi yang lain.

 

Peserta Pelatihan:

Peserta pelatihan pengelolaan BUMDesa diharapkan mengetahui/memahami dari informasi di bawah ini (tidak wajib mengetahui semua informasi):

  1. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya desa
  2. Mengetahui gambaran sumberdaya lokal yang dimiliki desa(kelimpahan sumberdaya lokal serta pemanfaatan oleh masyarakan dan lain-lain),
  3. Informasi dasar mengenai kondisi manajemen usaha BUMDesa yang telah terbentuk,seperti (struktur pengelola usaha BUMDesa, aset BUMDesa, manajemen keuangan, serta produksi dan pemasaran produk yang telah dijalankan, dll)

Peserta juga mempertimbangkan keterwakilan dari kelompok perempuan dan kelompok muda. Setiap BUMDesa diharapkan untuk mengikuti sebagai Tim (minimal terdiri dari 2-3 orang) yang mencakup fungsi manajemen usaha dan pengelola keuangan usaha (BUMDesa).

Training Fee

Rp. 5.500.000
  • TypePelatihan Publik
  • StatusOpen
  • Registration Duedate14 January 2019
  • Payment Duedate14 January 2019
  • Min Quota7
  • Max Quota20

When

  • Date: 21 – 25 January 2019
  • Time: 09.00 - 17.00 WIB

Where

  • Location: DI Yogyakarta
  • Venue: Tba
  • Map:

Organizer

Trainer

  • To be affirmative

Contact Person


SIGN IN

Forgot Password

263 queries, 0.732 seconds.